Gubernur Sulut Tandatangani PKS Sektor Kelautan dan Perikanan

Gubernur

Jakarta, Citynews.id – Gubernur Sulut Bersama 5 Provinsi di Indonesia Timur Tandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sektor Kelautan dan Perikanan.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha Lt. 2 Jakarta Pusat, Selasa (14/9/2021).

Kegiatan diselenggarakan oleh KSP RI, dihadiri berbagai pihak terkait termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri dan perwakilan pemerintah daerah dari 6 provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Baca Juga: Kejar Herd Immunity Nasional, KASAL Sambangi Serbuan Vaksinasi TNI AL Di Mataram

Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko, ini adalah wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para nelayan Indonesia.

“Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ini juga dimaksudkan agar nelayan di Kawasan Regional Timur Indonesia, dapat memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonominya,” tuturnya.

“Diharapkan nelayan kita akan menjadi tuan di negerinya sendiri. Dengan demikian, ke depan nelayan di kawasan ini akan memberikan kontribusi strategis bagi kehadiran dan produktivitas lumbung ikan nasional,” sambung Moeldoko yang didampingi oleh Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta.

Pemerintah Pusat juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat yang selama ini telah bersinergi secara baik dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Potensi Perikanan dan Kelautan

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik kerja sama ini, dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan di kawasan.

READ  Pertemuan Dua Pemerintah Daerah Bahas Masalah Puncak Jawa Barat

“Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik kerja sama ini, karena pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi baik dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan,” ujarnya.

Menurutnya, Keberhasilan program prioritas KKP tentu memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah.

“Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresisasi kepada para Gubernur, Pimpinan Pemerintah Provinsi beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” sambungnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi : Perguruan Tinggi Harus Lahirkan Mahasiswa Unggul

“Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan distribusi produk lokal dari wilayah Timur, sehingga tidak lagi Java-sentris,” tukasnya.

Diketahui, melalui Permen KP 58/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, kapal nelayan kecil di bawah kapasitas 30 GT hanya diperbolehkan untuk memasuki jalur dua (4-12 mil) dan jalur tiga (di atas 12 mil) dengan persyaratan tertentu.

Namun banyak nelayan menghadapi masalah hukum karena melintasi batas wilayah ini.

Turut hadir Kadis Kelautan Prov. Sulut dan pejabat terkait lainnya. [PemprovSulut]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*