I Gde Hartadi: OJK dan BPR Butuh Kesamaan Visi

Jakarta, Citynews.idI Gde Hartadi, seorang praktisi perbankan sekaligus dosen di salah satu perguruan tinggi swasta ini berpendapat bahwa OJK dan BPR membutuhkan menyatukan visi ekonomi ke depannya

Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi yang disebut financial technology atau fintech memunculkan dampak sendiri bagi dunia perbankan, khususnya bank perkreditan rakyat.

Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan mengakses perkembangan teknologi agar nasabah mendapat layanan yang lebih cepat dan bisa diakses kapan saja. Fintech sendiri semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan rintisan.

Baca Juga: Penutupan Peparnas XVI Papua, Presiden Jokowi: Torang Hebat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pembiayaan fintech ke sektor produktif melalui pinjaman online terus meningkat dari realisasi bulan-bulan sebelumnya. Tak dipungkiri bank juga semakin banyak menyalurkan kredit melalui platfom fintech.

Jumlah penyaluran dan peminjam yang memperoleh kredit ikut bertambah. Pemanfaatan teknologi digital yang lebih gesit dan terintegrasi dengan fintech karena melalui teknologi ke teknologi. Diperkirakan kerja sama fintech dengan bank akan bertambah. Terlebih, fintech memiliki data terkait profil peminjam, sistem penilaian kelayakan peminjam melalui algoritma dari artificial intelligence dan sistem penilaian risiko kredit.

Dosen sekaligus praktisi perbankan I Gde Hartadi Kurniawan,SE,SH,M.Kn., CRBD tak keberatan bila financing technologi diberlakukan. I Gede Hartadi meminta OJK juga memiliki itikad keberpihakan terhadap bank perkreditan rakyat dan bank pasar yang turut memiliki kontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa.

Digitalisasi di sektor perbankan memang tak terbendung, tetapi pondasi ekonomi kerakyatan wajib diproteksi untuk mengimbangi pengembangan teknologi dan persaingan dan perencanaan keuangan masyarakat menengah ke bawah yang amsih mengelola keuangan secara konvensional.

“Selama masa transisi ini, perlu ada regulasi dan proteksi berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi masa pandemi ini, basis platform digital sepertinya diberikan karpet merah dan kemudahan akses yang justru merugikan masyarakat umum, termasuk yang berada di perkotaan.”

READ  Danau Toba Rally 2021 Dibuka, Musa Rajekshah: Pulihkan Ekonomi Sumut dan Kembalikan Kejuaraan Dunia

BPR Perlu Keberpihakan OJK

Menurut I Gde Hartadi, regulasi yang diterapkan OJK saat ini membuat banyak Bank Perkreditan Rakyat limbung. “Idealnya Pemerintah melalui OJK wajib membantu BPR. Bukan sebaliknya, malah memberi angin kepada fintech melalui platform digital merusak harapan-harapan masyarakat untuk membangun pendapatan ekonomi yang lebih baik.”

Masa pandemi seperti saat ini, menurutnya, banyak nasabah gagal bayar yang mengakibatkan BPR terkena program restrukturisasi. Laba bank mengalami penurunan.  “Restrukturisasi tidak menambah pendapatan bank. Hampir semua BPR mengalami kesulitan permodalan. Suntikan modal terhadap BPR diawasi ketat oleh OJK, sementara permodalan di fintech seperti jalur bebas hambatan tanpa pengawasan.”

Kalau saja OJK melonggarkan atau memberi kemudahan akses terhadap permodalan BPR tentu akan menolong sebagian BPR. “Memang tidak semua BPR mempunyai karakteristik permasalahan yang sama, disinilah peran OJK untuk menginventarisasi kasus per kasus agar peran dan keberpihakan OJK kepada ekonomi kerakyatan menjadi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya.”

Artinya, lanjut praktisi perbankan ini, peran OJK mengawasi alur microfinancing tidak melulu fokus pada pengembangan teknologi semata, tetapi lebih pada pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi bangsa.

Baca Juga: Taklukkan Tanjakan Nepal Van Java, Ganjar: Sensasinya Dahsyat

Dan patut dicatat, perilaku fintech melalui pinjaman online justru meresahkan masyarakat. Empat kasus bunuh diri akibat jeratan pinjaman online ilegal. Polda Jateng mengungkap adanya 34 aplikasi pinjaman online ilegal. Lihat kasus di Wonogiri, seorang ibu yang bunuh diri. Saat dia pinjam di aplikasi, tidak bisa bayar, dia pinjam lagi di a86plikasi lain untuk menutupi utangnya. Ditagih lagi, utang lagi sampai ada 10 aplikasi yang menagih. Yang bersangkutan tidak tahan sehingga bunuh diri,” bebernya menyebut salah satu kasus yang terjadi akibat dampak pinjol ilegal.

READ  Dirjen Kuathan Kemhan RI Meninjau Fasilitas & Kegiatan di Pindad

Melihat rangkaian kasus, fintech yang berbasis platform digital belum menjadi jalan keluar masyarakat yang memiliki masalah ekonomi. I Gede Hartadi berharap OJK memiliki kesamaan visi untuk mengembangkan pondasi ekonomi kerakyatan melalui Bank Perkreditan Rakyat. [SA/RA]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Website Protected by Spam Master