Pemerintah Kucurkan Bansos dan Bantuan Produktif Usaha Mikro

Pemerintah

Jakarta, citynews.id– Pemerintah akan mengucurkan Bantuan Sosial dan Bantuan Produktif Usaha Mikro untuk pulihkan UMKM Bali. Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia, ditengah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) telah mengalami dampak ekonomi yang signifikan terhadap mayoritas masyarakat Bali yang bekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terlebih lagi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 menyebabkan masyarakat Bali membatasi mobilitasnya. Oleh karena itu, bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan lain sebagainya harus dipastikan telah diterima dengan baik dan tepat sasaran.

“Penyaluran bantuan sosial kemudian menjadi bagian yang penting dan strategis dalam upaya menanggulangi Covid-19, saya ingin memastikan bahwa bantuan sosial dan bantuan lainnya yang diberikan Pemerintah itu bisa diterima dengan baik dan tepat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 wilayah Bali (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Kamis (29/07/2021).

Pemanfaatan Bantuan secara Maximal

Dalam kesempatan ini, Wapres berpesan agar anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Jangan sampai penyerapan anggaran terutama untuk menanggulangi Covid-19 ini tidak terserap secara maksimal, nah ini menjadi masalah penting,” pesan Wapres.

Baca Juga: Pulihkan Industri Pariwisata, Perlu Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali

Setelah mendengarkan paparan dari Gubernur Bali, Wapres mengapresiasi kinerja Satgas Covid-19 di Provinsi Bali karena penanganan Covid-19 telah teratasi dengan baik.

“Secara umum langkah-langkah Provinsi Bali sudah cukup bagus, baik di segi hulu, hilir maupun penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bansos dan BPUM,” pungkasnya.

READ  Jiwasraya dan Nasabah Sepakat Bentuk Forum Komunikasi

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan bahwa terkait bantuan dari Pemerintah, baik dari Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bali melaporkan sudah mendistribusikan kepada semua masyarakat penerima bantuan.

“Kami di Bali, program Bantuan Sosialnya sudah terealisasi dan sudah mencapai 76%. Baik dari Kemensos untuk Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, dan juga  Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cair. Kami juga bersama Bupati dan Walikota sudah menjalankan ini, semua masyarakat sudah menerima dan sudah 70% lebih terealisasi jadi tidak ada masalah termasuk juga bantuan dari koperasi yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) juga sudah cair, cukup besar,” urainya.

Pemanfaatan ekonomi digital

Untuk menangani dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM di Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga mengimbau untuk mengoptimalkan transaksi digital.

“Memang sekarang UMKM-nya aktif, hanya memang karena ada pengendalian aktivitas maka transaksi UMKM itu sangat rendah disamping juga karena faktor daya beli yang lagi menurun, karena itu kami sekarang mulai dalam PPKM level 4 ini sebenarnya memberi kelonggaran sedikit, kemudian juga memberi ruang agar transaksi secara digital itu dapat lebih dioptimalkan,” ucapnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*