Pemprov DKI Jakarta Sampaikan Usulan Perubahan Perda COVID-19

Jakarta, citynews.id – Pemprov DKI Jakarta sampaikan usulan Raperda Perubahan atas Perda No. 2/Thn 2020 melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (21/7).

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria hadir mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ahmad Riza Patria membacakan Pidato Gubernur mengenai Penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda No. 2/Thn 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

DPRD Prov. DKI Jakarta selaku legislatif dapat segera membahas, menyetujui, dan menetapkan Raperda Perubahan Perda No. 2/Thn 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 menjadi Perda agar aturan penanggulangan COVID-19 dapat berjalan efektif dan lancar.

Raperda akan menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang tegas dan kolaboratif dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Beberapa pekan terakhir ini, angka penyebaran COVID-19 meningkat sangat pesat. Puncaknya pada 15 Juli lalu, kasus baru menembus angka 56.757 secara Nasional.

Baca juga: Presiden RI: PPKM Darurat Dibuka Bertahap 26 Juli, Jika Tren Menurun

Angka kematian mencapai 10.610 orang hingga 20 Juli 2021, khusus  DKI Jakarta terdapat penambahan 6.213 kasus positif aktif pada 20 Juli 2021. Data tersebut tidak hanya sebagai angka statistik semata, banyak yang kehilangan ayah, ibu, anak-anak, dan kerabat akibat COVID-19 ini.

Akibat pandemi ini harus melihat dari sisi kemanusiaan. Pemprov DKI Jakarta sejak dua pekan lalu sudah menerapkan PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021.

Hal ini merupakan upaya mengerem laju penambahan kasus aktif penyebaran COVID-19. Sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan bantuan sosial terhadap warga yang terdampak COVID-19.

READ  Pemuda Tani HKTI Minta Masyarakat Dilibatkan dalam Pembangunan Industri Kelapa Sawit

Hal itu bentuk tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari negara dalam menjaga keseimbangan dalam penanggulangan COVID-19 dengan ikhtiar penerapan PPKM Darurat.

 

Sanksi belum efektif memberikan efek jera

November 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 sebagai payung hukum Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan tanggung jawab memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari penyebaran COVID-19, serta melakukan pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

Muatan pokok mengenai sanksi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 adalah melalui sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dalam pelaksanaannya, baik ketentuan sanksi administratif maupun pidana belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19.

Hal tersebut terbukti dengan peningkatan data kasus orang terkonfirmasi COVID-19 dan orang yang meninggal karena COVID-19. Hal itu menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengajukan usulan Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 sangat perlu dan mendesak mengingat pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi darurat yang telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, dan pelayanan publik Pemda DKI Jakarta.

 

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan usulan materi dalam Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terkait beberapa hal.

Pertama, penegakan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa darurat pandemi COVID-19. Perlu kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.

Penyidik Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, selain penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Kewenangan penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan diatur secara rigid dan rinci sebagaimana tercantum pula dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

READ  Serobot Lahan dan Beroperasi Tanpa Izin, Warga Tolak Kehadiran Ilegal Mining PT KBPC

Kedua, tambah Wagub Ariza, pengaturan sanksi administratif dapat berlangsung secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang.

Dalam memberikan pengenaan sanksi administratif, perangkat daerah dapat langsung memberikan sanksi paling berat sesuai dengan akumulasi kesalahan dan rincian dalam SOP pada masing-masing perangkat daerah.

Ketiga, penambahan ketentuan pidana merupakan materi paling krusial dalam usulan Raperda Perubahan.

Apabila usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 disetujui Dewan menjadi Perda, Pemprov DKI Jakarta berharap penegakan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 tidak menimbulkan benturan antara masyarakat dengan aparat penegak Perda.

Penegakan Perda secara humanis harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kegaduhan yang menyita perhatian publik. “Perspektif HAM harus menjadi prioritas aparat penegak Perda sehingga konflik dapat terhindarkan. Perasaan masyarakat yang sensitif akibat dampak pandemi COVID-19 merasuk kekehidupan perekonomian mereka, harus terjaga.

“Saya berharap agar penegakan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 sesuai dengan prinsip keadilan. Penegakan hukum tidak berjalan secara tajam ke bawah, tumpul ke atas.”

Sekali lagi, penegakan prokes ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama penanggulangan COVID-19,” terangnya.

Bagian akhir, materi usulan Raperda tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wagub Ariza kepada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik.

Kemudian, dalam keterangan pers, M. Taufik mengatakan, pembahasan usulan Raperda tersebut akan lanjut pada Kamis (29/7). [Pemprov DKI]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*