Penolakan Atas Kejahatan Ekologis Sudah Sering Disuarakan, Tak Digubris

Palangkaraya, citynews.id – Kerusakan Paru-Paru Dunia Kian Meluas, Kalimantan Akan Terus Alami Ancaman Bencana Banjir Tiap Tahun. Pulau Kalimantan atau Borneo yang disebut sebagai Paru-Paru Dunia, terus mengalami kerusakan yang meluas. Kejahatan ekologis yang dilakukan segelintir manusia dan korporasi di Kalimantan tak kunjung berhenti. 

Meski sudah kian sering disuarakan, namun tindakan tegas untuk menyetop berbagai kerusakan berkelanjutan juga tak pernah dilakukan. Kondisi ini akan menjadi ancaman serius bagi Kalimantan dan dunia di masa mendatang.

Kalimantan akan menjadi ladang genangan bencana banjir tiap tahunnya, jika tidak dilakukan tindakan segera.

Aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Palangkaraya (GMKI Palangkaraya) Kalimantan Tengah, mengajak dan menyerukan agar semua pihak, khususnya Pemerintah, segera mengevaluasi ijin eksploitasi yang sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto di Pulau Borneo.

Ketua Cabang GMKI Palangkaraya, Alfrit Dody mengatakan, bencana banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan telah meluluhlantakkan kehidupan masyarakat Kalimantan.

Kehidupan masyarakat dan aktivitas penduduk maupun pemerintahan mengalami hambatan dan terkendala akibat banjir yang melanda sebanyak 7 Kabupaten Kota di Kalsel. Daerah itu ialah Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Bencana ini, menurut Alfrit, bukan tanpa sebab. Bukan pula karena murka Tuhan, dan apalagi harus mempersalahkan alam itu sendiri.

Sangat mencengangkan, kata dia, di sana terdapat sangat banyak konsesi tambang perusahaan-perusahaan. Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), setidaknya, terdapat 177 konsesi di sejumlah kabupaten yang terdampak banjir.

“Ini menunjukkan bahwa banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah akibat dari massif-nya pembukaan lahan menjadi kebun sawit dan pertambangan,” tutur Alfrit Dody, dalam keterangan persnya, Kamis (21/01/2021).

Sudah menjadi rahasia umum, hari ini Kalimantan dijadikan objek ekploitasi oleh korporasi dengan ijin yang diberikan pemerintah, atas nama pembangunan. Banjir besar ini tidak hanya sekali dua kali melanda pulau yang disebut paru-paru dunia ini.

“Tahun tahun 2020 lalu, banjir besar juga melanda Kalimantan Tengah, di mana hutan di wilayah Masyarakat Adat dicaplok oleh perusahaan yang mengklaim mendapatkan ijin dari pemerintah,” tuturnya.

Alfrit menyebut, GMKI Palangkaraya dalam aksi dan gerakannya di Tiga Medan Layan, telah bersama-sama bersinergi dengan berbagai elemen untuk senantiasa mendorong pemerintah memperhatikan Kalimantan.

“Mengevaluasi izin ekploitasi yang sudah diberikan sejak zaman Presiden Soeharto. Melakukan perjuangan dan keadilan ekologis di Kalimantan adalah sebuah perjuangan panjang yang nampak utopis, akibat abainya pemerintah terhadap Kalimantan dan Masyarakat Adat,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan kerjasama dan sinergitas antara semua pihak. Semua pihak, terutama Pemerintah, agar sungguh-sungguh memikirkan dan mengupayakan masa depan Kalimantan yang lebih baik.

READ  FPU 3 MINUSCA Hadapi Konflik Antar Distrik, Teror dan Lemparan Granat

“Karena kerusakan lingkungan Kalimantan sudah sangat serius dan memprihatinkan. Membantu Kalimantan tidak hanya dengan statement dan pernyataan sikap di media, namun dibutuhkan aksi konkrit di lapangan,” ujar Alfrit. [Jon]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*