Presiden Joko Widodo: Tingkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana

Kabar baik

Jakarta, citynews.id – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko bencana geo-hidrometeorologi yang tinggi. Frekuensi, durasi, dan intensitas kejadian bencana tersebut meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam waktu bersamaan dapat terjadi multi bencana. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

“Dengan tantangan yang semakin meningkat, maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021 secara virtual, dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/07/2021).

Baca Juga: Buka Rakornas BMKG, Presiden Sampaikan Empat Arahan untuk Tingkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana

Presiden mencontohkan, kejadian bencana gempa bumi pada kurun waktu tahun 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.

“Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi, dan intensitasnya. Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981-2020, cenderung semakin cepat, dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode 1950-1980, yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan,” imbuhnya.

Tingkatkan Ketangguhan Bencana

Untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana tersebut, dalam Rakorbangnas Presiden Joko Widodo menekankan empat hal.

Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” ujarnya.

READ  Menparekraf Ajak PHRI Garut Bersiap Sambut ‘Revenge Tourism’

Kedua, peringatan BMKG harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara, harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.

Kebijakan nasional dan daerah juga harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Untuk itu, Presiden meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat.

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Panglima Kostrad Kunjungan Kerja Yonif Raider 321 Kostrad -
  2. Pemerintah Kucurkan Bansos dan Bantuan Produktif Usaha Mikro -

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*