Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat, 3M Dibahas Ulang

Ridwan Kamil

Bandung, citynews.id – Ridwan Kamil mengusulkan 3 (tiga) hal ke Pemerintah Pusat untuk membahas ulang istilah 3M. Hal ini dilakukan setelah Pemerintah Pusat kembali mengingatkan pemerintah daerah terus mengampanyekan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker – menjaga jarak – mencuci tangan pakai sabun di era PPKM Level.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, 3M ampuh mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu sosialisasi dan edukasi tidak boleh berhenti.

Baca Juga: Pemda Provinsi Jabar Mulai Salurkan Bantuan kepada Seniman dan Budayawan

“Mengenai kampanye 3M karena ini penting sekali kita lakukan dalam konteks saling mendukung. Jadi saya pikir, kalau kita lihat posisi sekarang ini perlu ada edukasi (lebih) kepada masyarakat,” kata Luhut  dalam rakor virtual Kampanye 3M, Jumat (23/7/2021).

Apalagi saat ini, ada varian baru virus COVID-19 yang bernama varian delta yang tingkat penyebarannya lebih cepat. Efek varian delta ini juga membuat negara-negara maju seperti Australia dan negara di Eropa hingga Amerika kembali mengalami peningkatan kasus.

“Kalau kita lihat negara maju dengan tingkat vaksinasi tertinggi kemarin kembali mengalami peningkatan kasus karena varian delta. (Itu) Setelah relaksasi,” kata Luhut.

“Penggunaan masker terbukti menahan penyebaran kasus. Ini studi yang dilakukan dari menggunakan masker terhadap infeksi COVID-19 ini,” imbuhnya.

Usulan Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons dengan mengatakan tiga hal kepada Menki Marves Luhut Pandjaitan. Pertama, Ridwan Kamil mengusulkan agar ada keputusan final istilah prokes untuk disampaikan ke masyarakat.

Pasalnya, di Jabar kampanye yang berjalan adalah 5M, yakni 3M plus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika ada perubahan istilah Ridwan Kamil khawatir masyarakat bingung.

“(Kampanye) Di bawah sudah bukan 3M tapi 5M. Jadi spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M bukan 3M. Jadi kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M, tidak masalah juga.  Cuma nanti ada pertanyaan dari publik berarti 2M yang kemarin itu gimana,” kata Ridwan Kamil yang mengikuti rakor dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Kedua, terkait penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jika pemerintah kembali menggunakan istilah ’new normal’, maka akan kembali seperti 2020 ketika pertama kali pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

“Mohon izin kita hindari juga kata new normal lagi Pak. Sudah disepakati juga narasinya adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jadi kalau menarasikan kembali dengan kalimat new normal balik lagi ke istilah tahun 2020,” kata Kang Emil.

READ  Jiwasraya dan Nasabah Sepakat Bentuk Forum Komunikasi

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*